Menteri Teten Optimistis Target 30 Juta UMKM Masuk Pasar Digital pada 2024 Bakal Tercapai

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yakin target Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar 30 juta UMKM masuk pasar digital pada 2024 akan tercapai. Hal itu disampaikan Teten dalam Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2022, Senin (28/3/2022). "Dengan pendekatan digital kami optimis target yang diberikan bapak presiden dapat tercapai sehingga kita dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia," katanya.

Masuknya UMKM ke dalam ekosistem digital terus bertambah setiap tahunnya. Teten mengatakan pada 2020 lalu jumlah UMKM digital di Indonesia hanya 8 juta. Sedangkan pada hari ini 17,59 juta UMKM hadir dalam platform digital. "Ini 27 persen dari total populasi UMKM atau 58 persen dari target 30 juta UMKM onboarding di ekosistem digital," tuturnya.

Teten mengatakan transformasi digital bukan semata menghadirkan UMKM dalam platform digital. Transformasi digital adalah sebuah ikhtiar holistik tidak hanya dari aspek pemasaran saja. "Melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir," pungkasnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan UMKM yang masuk ke dalam marketplace pada tahun ini minimal mencapai 20 juta. Target tersebut bertambah pada 2023 menjadi 24 juta UMKM, dan pada 2024 menjadi 30 juta UMKM.

"Ini target. Kalau semua semua kerja keras, memiliki keinginan yang sama mencapai target yang kita tentukan saya yakin Insya Allah kita semua bisa dilakukan," katanya dalam Pembukaan Rakornas Kementerian Koperasi dan UKM, secara Virtual, Senin, (28/3/2022). Selain itu kata Presiden jumlah koperasi berbasis digital juga harus ditingkatkan dari 250 koperasi pada tahun 2022, naik jadi 400 koperasi di tahun 2023. "Kemudian nantinya 500 koperasi di tahun 2024," katanya.

Presiden juga meminta target satu juta UMKM masuk ke dalam e katalog atau sistem informasi elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tercapai tahun ini. Hal tersebut menjadi penting agar pemerintah pusat, daerah, serta BUMN dapat memprioritaskan pengadaan barang dan jasa dari produk produk UMKM. "Kemarin saya sudah sampaikan ke gubernur, bupati, walikota menteri, dirut BUMN, bahwa anggaran di APBN, APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk produk dalam negeri utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita," pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *